Previous Next

Istana Cipanas


Konstruksi awal

Terletak di kaki Gunung Gede, bangunan yang kini menjadi Istana Cipanas sejak awal benar-benar tempat tetirah bagi para Gubernur Jenderal, bukan gedung pemerintahan atau rumah dinas seperti Istana Bogor atau Istana Merdeka.
Pemandian air panas, sumber air mineral, serta udara pegunungan yang bersih, makin menyempurnakan kompleks itu sebagai tempat persinggahan yang digemari para pejabat tinggi. Penciptanya adalah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron Van Imhoff, yang juga menggagas Puri Buitenzorg.
Di benak Van Imhoff-lah muncul gagasan kolonisasi Jawa di benak Van Imhoff—dan ia segera melaksanakannya dengan kolonisasi kawasan sekitar Batavia, dan kemudian meluas ke daerah Priangan. Cipanas, yang berarti air panas dalam bahasa Sunda, dicatat Van Imhoff sebagai lokasi yang berjarak 24 paal dari Buitenzorg. Ia segera berhasrat membangun sebuah rumah tetirah di tempat itu. Bahkan ia langsung mengutus juru ukur untuk membuat peta dan mematok kapling untuk bangunan yang dicita-citakannya. Rumah tetirah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, dipotret sekitar tahun 1931. Bangunan inilah yang kini menjadi Istana Cipanas. Van Imhoff tampaknya cukup mempunyai selera arsitektur yang baik. Bangunan rumah tetirah di tempat yang tingginya 1100 meter dari muka laut itu hampir seluruh konstruksinya —dari lantai hingga atap—dibangun dari bahan kayu jati. Jalan setapak di kebun istana. Sekitar 170 spesies tanaman terdapat di lahan ini, sehingga Istana Cipanas pantas disebut sebagai kebun raya kecil. Hasil produksi Cipanas ini—daging, susu, buah, sayur, padi, dan bunga—dikirim ke Buitenzorg dan Batavia untuk memenuhi kebutuhan para pejabat. Pada pertiga awal abad ke-20, vila Cipanas pernah berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga tiga Gubernur Jenderal: Andreas Cornelis De Graeff, Bonifacius Cornelis De Jonge, dan Tjarda Van Starkenborgh-Stachouwer. Serambi Gedung Utama yang menghadap ke jalan raya. Motif geometris pada lantai menambah keanggunan maupun keakraban bangunan, dengan jendela-jendela kaca lebar pada kiri-kanannya untuk menahan tiupan angin dingin. Lantai serambi ditinggikan sekitar dua meter dari permukaan tanah, membuatnya terkesan lebih anggun.
Bangunan induk ini mempunyai beberapa ruang tidur, ruang kerja, ruang rias, (sekarang menjadi ruang duduk), ruang makan, dan serambi belakang yang lebih luas daripada serambi depan. Dari serambi belakang ini tersaji pemandangan lereng gunung Gede dan Pangrango yang asri. Ruang makannya yang luas juga berfungsi sebagai ruang pertemuan.
Ketika vila Cipanas makin banyak dipakai, pada 1916 Pemerintah Hindia-Belanda menambahkan tiga bangunan di sekeliling bangunan induk. Paviliun-paviliun itu sekarang bernama Arjuna, Yudhistira, dan Bima. Presiden Sukarno cukup banyak memanfaatkan Istana Cipanas, terutama sebagai tempat mencari inspirasi bagi pidato-pidatonya, terutama untuk peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus. Suasana damai dan sejuk Cipanas bagaikan magnet yang mampu menarik semua gagasan yang tersimpan dalam benak Sukarno ke atas kertas.
Pada 1954, Bung Karno memerintahkan pembangunanan sebuah studio terpencil di salah satu puncak bukit dalam lingkungan Istana Cipanas sebagai tempat merenung. Puncak bukit itu dipilihnya karena merupakan sebuah titik tempat orang dapat memandang Gunung Gede pada pagi hari dengan jelas, sebelum kabut kemudian menutupi puncaknya.
Dua orang arsitek—R.M. Soedarsono dan F. Silaban—bersama-sama menggarap desain studio itu. Hasilnya adalah sebuah bangunan sederhana dari bahan dasar batu kali dan menonjolkannya sebagai ragam hias. Karenanya, gedung itu hingga sekarang disebut Gedung Bentol karena bentol-bentol batu kali yang diekspos, baik pada dinding maupun pada lantai luar bangunan.
Selain meja dan kursi kerja, hanya ada sebuah meja rendah, sebuah lemari, dan sebuah dipan kecil di dalam studio ini. Di lemari itu masih tersimpan salah satu mantel yang dulu sering digunakan Bung Karno. Sebagai tempat tetirah, Istana Cipanas memang tidak banyak berperan sebagai tempat kejadian-kejadian bersejarah. Namun, di sinilah Presiden Sukarno pada 13 Desember 1965 mengadakan sidang kabinet untuk memutuskan perubahan nilai uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Kebijakan ini pada waktu itu populer dengan sebutan “sanering” (istilah ini tidak ditemukan dalam kamus bahasa Belanda maupun Inggris). Ini merupakan “sanering” yang kedua setelah sebelumnya pada 1950 Pemerintah—dalam program Kabinet Hatta untuk memperbaiki ekonomi rakyat—memangkas nilai Rupiah hingga setengahnya.